Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
, Sulawesi Selatan (Sulsel), mencatat ada 24 aset mulai gedung hingga lahan kosong yang bersengketa akibat diklaim atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Pemkot pun menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar untuk menertibkan aset bermasalah.
Hal ini mengemuka saat Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin bertemu Kepala BPN Makassar Adri Virly Rachman di Balai Makassar, Jumat (3/10/2025). Appi menegaskan persoalan aset menjadi pekerjaan krusial yang harus segera dituntaskan agar tidak menghambat program pembangunan maupun penganggaran daerah.
“Kami mengajak ketemu karena ada persiapan krusial yang harus kami selesaikan. Salah satunya tanah sekolah rakyat yang harus dipastikan dulu status asetnya,” kata Appi dalam keterangannya.
Appi menjelaskan, sejumlah aset pendidikan menjadi sasaran klaim pihak lain hingga kerap menimbulkan gangguan di lapangan. Bahkan, tidak jarang muncul plang kepemilikan secara tiba-tiba.
“Kadang-kadang kami memikirkan, tiba-tiba sekolah didatangi orang, lalu muncul papan bicara. Ini harus segera kita koordinasikan, jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan,” tegasnya.
Selain aset sekolah, Appi juga menyinggung adanya beberapa aset Pemkot yang masuk dalam sengketa hukum maupun diklaim ahli waris. Salah satunya aset di kawasan Gatot Subroto yang telah mendekati tenggat waktu penyelesaian.
“Ada aset yang sudah masuk sidang, bahkan ada sertifikat ahli waris yang bertabrakan dengan milik Pemkot. Kami harap BPN bisa membantu percepatan verifikasi, sehingga prosedur hukum bisa berjalan jelas,” ucap Appi.
Pemkot Makassar juga mendorong adanya inventarisasi terhadap aset sitaan kejaksaan maupun aset terbengkalai agar dapat masuk dalam rencana penggunaan anggaran pokok daerah. Appi berharap BPN Makassar bisa mengawal upaya ini.
“Kami butuh kerja sama konkret dari BPN untuk menuntaskan ini secara maraton. Jangan sampai aset negara terbengkalai atau diambil alih pihak ketiga,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPN Makassar, Adri Virly Rachman menegaskan, BPN hadir bukan hanya sebagai mitra administrasi pertanahan. Pihaknya juga menjadi garda terdepan dalam memastikan kepastian hukum terhadap setiap aset milik pemerintah.
“Yang pasti tetap berkomitmenlah, komitmen penuh kita dukung penertiban yang bermasalah. Aset-aset kita ini harus dipertahankan, tentunya dalam koridor hukum,” ujar Adri.
Adri menekankan, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama dalam penyelamatan aset daerah. Dia menilai, seringkali permasalahan timbul karena miskomunikasi atau keterbatasan pemahaman dokumen.
“Belum tentu yang disampaikan di surat bisa langsung kita pahami. Karena itu, komunikasi harus terus dibangun, supaya kita bisa cari jalan keluar yang lebih baik,” jelasnya.
Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus penyerobotan aset pemerintah, mulai dari lahan kosong hingga gedung dan bangunan yang sah milik daerah. Modusnya mulai dari menempatkan orang untuk menduduki tanah hingga nekat memasang plang tanda kepemilikan.
“Siapapun itu, kita harus memberikan kepastian hukum. Apalagi kalau menyangkut aset pemerintah, itu wajib dipertahankan. Tetapi tentu harus dilihat dasar hukumnya, duduk permasalahannya, dan siapa pemilik sahnya. Itu tugas kita,” jelasnya.
Adri menegaskan percepatan penyelamatan aset sekolah rakyat segera dilakukan. BPN akan memetakan mana yang sudah berstatus clear and clean dan mana yang masih bermasalah.
“Yang belum, akan kita komunikasikan bersama bagian hukum dan pihak terkait. Kita duduk bersama, cari pembelaan hukum terbaik untuk aset-aset ini,” pungkasnya.
