Sebanyak 18 Anggota DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak menghadiri rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Salah satu legislator fraksi PDIP Andi Akhiruddin mengaku tidak hadir lantaran kecewa kebijakan pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pantauan infoSulsel di Kantor DPRD Bone, Senin (18/8/2025), hanya 27 anggota DPRD yang hadir dari total 45 anggota. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walilinonong, didampingi Wakil Ketua 2 Irwandi Burhan dan Wakil Ketua 3 Khairul Amran. Sementara Wakil Ketua 1 Muh Asrullah tidak hadir.
Andi Akhiruddin menyampaikan bahwa dirinya tidak hadir dalam rapat paripurna. Dia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Bone yang dinilainya tidak bisa memahami kondisi warga.
“Saya tidak hadir paripurna. Saya kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang seolah-olah tidak berempati dengan kondisi saat ini yang menaikkan PBB,” katanya.
Dia menegaskan dirinya tidak peduli keputusannya tidak menghadiri paripurna akan dipermasalahkan. Namun dia menegaskan perwakilan rakyat seharusnya prihatin dengan kondisi rakyatnya.
“Mau itu dianggap inkonstitusional tidak masalah. Bagi saya bekerja dan dipilih untuk rakyat harus kita prihatin dengan kondisi saat ini,” sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong heran dengan banyaknya pengamanan dari TNI dan Polri saat rapat paripurna Ranperda RPJMD 2025-2029. Dia menilai pengamanan yang dilakukan terkesan berlebihan.
“Ada pengamanan gabungan TNI-Polri. Saya juga bingung ini, kesannya terlalu bagaimana ini pemda,” ujar Andi Tenri, Senin (18/8).
Andi Tenri mengaku tidak mengetahui adanya rencana pengawalan aparat TNI-Polri dalam agenda rapat paripurna. Dia menyebut kehadiran personel TNI-Polri itu bukan atas permintaan DPRD Bone.
“Bukan (permintaan DPRD soal pengamanan TNI-Polri). Agendanya juga pendapat akhir fraksi tentang ranperda sama penetapan RPJMD,” katanya.
